Analisis Implementasi Kebijakan Jabatan Fungsional, Beban Kerja dan Kinerja Widyaiswara

Authors

  • Sofyan Sauri Universitas Islam Indonesia
  • Rita Sulastini Universitas Islam Nusantara, Bandung
  • Entuy Kurniawan Universitas Islam Indonesia
  • Wahyu Purnama Universitas Islam Nusantara, Bandung
  • Ira Gustira Rahayu Universitas Islam Nusantara, Bandung

DOI:

https://doi.org/10.31949/educatio.v9i3.5483

Keywords:

Implementasi Kebijakan, Beban Kerja, Kinerja, Widyaiswara

Abstract

Peran dan tugas widyaiswara menjadi sangat penting dan strategis dalam pengembangan kualitas Aparatur Sipil Negara. Untuk optimalisasi kinerja widyaiswara perlu adanya kebijakan yang mendukung dalam pengembangan karir, pengakuan profesionalisme, lingkungan organisasi yang baik serta beban kerja sesuai dengan tugas pokok dan fungsi serta kompetensi. Tujuan penelitian untuk mengetahui implementasi kebijakan, beban kerja dan dampaknya terhadap kinerja jabatan fungsional widyaswara. Jenis penelitian adalah deskriptif kualitatif dan kuantitatif. Pengumpulan data dengan wawancara mendalam (interview indept), observasi, dokumentasi, dan wawancara menggunakan kuesioner. Hasil penelitian menunjukan adanya ketidaksesuaian implementasi kebijakan jabatan fungsional widyaiswara terkait keputusan Menpanrb dan kepala LAN dengan mendikbudristek tentang pengakuan jenjang jabatan fungsional widyaiswara dengan kelas jabatan di BBPPMPV BMTI. Pengakuan tertinggi adalah jenjang ahli muda dengan kelas jabatan 9. Beban kerja widyaiswara dibuat dengan mempertimbangkan tupoksi, kompetensi, serta permintaan pelatihan dari pihak eksternal. Setiap widyaiswara  diusahakan memenuhi standar minimal beban kerja. Tidak ada dampak kebijakan dan beban kerja tinggi terhadap kinerja widyaiswara dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya, terlihat dari penilaian SKP widyaiswara oleh pimpinan dengan hasil baik dan penilaian oleh pelanggan dalam kegiatan pelatihan untuk layanan akademik mendapatkan hasil rata-rata 3,81 berada di atas standar mutu yang ditetapkan yaitu 3,5. Implementasi kebijakan yang tidak sesuai dan beban kerja yang tinggi tidak berpengaruh terhadap kualitas layanan akademik widyaiswara, hal ini menunjukan bahwa widyaiswara dapat bekerja secara professional.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Affandi, A. (2018). Manajemen SDM Strategik: Strategi Mengelola Karyawan di Era 4.0. Banten: Bintang Visitama Publisher.

BBPPMPV BMTI. (2020). Rencana Strategis Tahun 2020-2024

BBPPMPV BMTI. (2022). Laporan Kinerja Tahun 2022

Cristianingsih, E. (2020). Implementasi kebijakan administrasi Kependudukan di kabupaten bandung. Jurnal Ilmiah Magister Ilmu Administrasi, 12(2).

Dessler, G. (2015). Manajemen Sumber Daya Manusia. Jakarta: Salemba Empat

Edward, G. C. (1979). Disaggregation in policy research. Policy Studies Journal, 7(4), 675.

Gibson, I. (2018). Organisasi, perilaku, struktur, proses. Jakarta: Bina Rupa Aksara.

Hutabarat, J. (2017). Dasar-dasar pengetahuan ergonomi. Malang: Media Nusa Creative.

Koesomowidjojo, S. (2017). Panduan praktis menyusun analisis beban kerja. Jakarta: Raih Asa Sukses.

Kemenpanrb, Transformasi SDM Afaratur untuk Mendukung Reformasi Berdampak, https://menpan.go.id/

Mangkunegara, A.P. (2017). Evaluasi Kinerja SDM. Bandung: Refika Aditama.

Peraturan Pemerintah RI No. 30 Tahun 2009 Tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil

Peraturan Lembaga Administrasi Negara No. 4 Tahun 2020 Tentang Orasi Ilmiah Jabatan Fungsional Widyaiswara

Peraturan Lembaga Administrasi Negara No. 7 Tahun 2021 Tentang Pelatihan Fungsional Widyaiswara

Peraturan Lembaga Administrasi Negara No. 5 Tahun 2021 Tentang Uji Kompetensi Jabatan Fungsional Widyaiswara

Peraturan Lembaga Administrasi Negara No. 8 Tahun 2021 Tentang Peran Jabatan Fungsional Widyaiswara Pada Pembelajaran di Tempat Kerja

Permenpanrb No. 42 Tahun 2021 Tentang Jabatan Fungsional Widyaiswara

Permenpanrb No. 1 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional

Permenpanrb No. 22 Tahun 2004 Tentang Jabatan Fungsional Widyaiswara dan Angka Kreditnya

Permendikbud No. 26 Tahun 2020 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

Rizhan, A. (2017). Studi Komparatif (Comparative Constitutional Law) Antara Negara Demokrasi dan Negara Islam di Tinjau dari Persfektif Politik dan Keadilan. Jurnal Trias Politika, 1(2).

Robbins, S. P. (2003), Organizational Behavior, Alih bahasa tim Indeks, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta

Suandi, I. W. (2010). Eksistensi Kebijakan Publik dan Hukum Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Jurnal Ilmiah Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, 1(1).

Sumitro, W., Kumkelo, M., & Kholish, M. A. (2014). Politik Hukum Islam: Reposisi Eksistensi Hukum Islam dari Masa Kerajaan Hingga Era Reformasi di Indonesia. Universitas Brawijaya Press.

Tachjan, (2006), Implementasi Kebijakan Publik, AIPI Bandung - Puslit KP2W Lemlit Unpad, Bandung

Van Meter, D. S., & Van Horn, C. E. (1975). The policy implementation process: A conceptual framework. Administration & society, 6(4), 445-488.

Wahab, S. A. (1991). Analisis Kebijakan dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan, Bumi Aksara Jakarta.

Widodo, J. (2011). Analisis Kebijakan Publik: Konsep dan aplikasi analisis proses kebijakan publik. Malang: Bayumedia Publishing

Wibawa, S. (1994). Implementasi Kebijakan Publik, Jakarta: Balai Pustaka.

Downloads

Published

2023-07-28

How to Cite

Sauri, S., Sulastini, R., Kurniawan, E., Purnama, W., & Rahayu , I. G. (2023). Analisis Implementasi Kebijakan Jabatan Fungsional, Beban Kerja dan Kinerja Widyaiswara. Jurnal Educatio FKIP UNMA, 9(3), 1316–1326. https://doi.org/10.31949/educatio.v9i3.5483