PERBANDINGAN SANKSI PIDANA PASAL TERTENTU UNDANG-UNDANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK (UU ITE No.11 tahun 2008 dengan No 19 tahun 2016)
COMPARISON OF CRIMINAL SANCTIONS FOR CERTAIN ARTICLE OF THE INFORMATION AND ELECTRONIC TRANSACTIONS LAW (UU ITE No.11 tahun 2008 dengan No 19 tahun 2016)
DOI:
https://doi.org/10.31949/jpl.v6i1.4613Abstract
Pengaruh perkembangan sosial dalam komunikasi masyarakat yang kemudian diatur secara hukum dan etika untuk mengantisipasi perkembangannya menjadi sebuah kejahatan, dan juga untuk memberikan kepastian hukum pada para pelaku yang benar-benar bertujuan jahat dalam penggunaan internet. Hukum pidana (KUHP) telah mengatur perbuatan hukum ancaman kekerasan dan pencemaran nama baik dalam konteks dunia nyata (konkrit), namun ketika hal tersebut digunakan menggunakan teknologi informasi dengan media elektronik (internet) maka merupakan tindak pidana relatif baru berikut dengan sanksinya. Pemerintah berusaha merespon berbagai perdebatan di masyarakat yang tampaknya belum memiliki filter dalam memilah penggunaan teknologi internet ini, dengan nenurunkan ancaman sanksi pidananya. Dua buah norma terkait delik (delict) diatas cukup menarik untuk dilakukan pembahasan, hal yang awalnya biasa terjadi dimasyarakat (interaksi sosial) seperti istilah ngerumpi, curhat, kritik dan sebagainya, saat ini menghadapi sanksi pidana khusus terkait elektronik. Perbandingan sanksi pidana dari UU ITE 2008 dan UU ITE 2016 telah tampak mewujudkan upaya pemerintah agar tidak terjadi over kriminalisasi, sekaligus tetap berupaya mengedukasi masyarakat. Beberapa pihak yang ingin agar pencemaran nama baik atau ancaman kekerasan ini dihapuskan menurut penulis adalah tidak linier dengan upaya untuk memajukan perdaban hukum dan masyarakat Indonesia
Keywords:
Hukum pidana, teknologi, informasi elektronik, ancaman, kekerasanDownloads
References
A. Buku:
Adhigama A.B, Genoveva A.KS, dkk, Mengatur Ulang Kebijakan Tindak Pidana di Ruang Siber, Institute for Criminal Justice Reform (ICJR), Jakarta Selatan, 2021
Agus Rahardjo, Cybercrime Pemahaman dan Upaya Pencegahan Kejahatan Berteknologi, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002
Faiz Rahman, et.al. Regulating Harmful Content in Indonesia: Legal Frameworks, Trends and Concerns, Center for Digital Society, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 2022
Siswanto Sunarso, Hukum Informasi dan Transaksi Elektronik, Rineka Cipta, Jakarta, 2019
B. Peraturan perundang-undangan
Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945
Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
Undang-Undang No. 19 Tahuun 2016 tentang perubahan UU. No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
Surat Keputusan Bersama Menkominfo, Jaksa Agung Republik Indonesia, dan Kapolri No. 229 Tahun 2021, Nomor 154 Tahun 2021, Nomor KB/2/VI/2021 tentang Pedoman Implementasi Atas Pasal tertentu Dalam UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Sebagaimana Telah Diubah dengan UU No. 19 Tahun 2016
C. Sumber lainnya
Ari Wibowo, Kebijakan Kriminalisas Delik Pencemaran Nama Baik diIndonesia, Jurnal Pandecta, Vol., 7, No., 1, 2012
Alifah Herawati, dkk, Penerapan UU ITE dalam Kasus Pemerasan Dan Ancaman Melalui Media Sosial WhatsApp (WA), Lentera Pancasila, Vol.2, No.2, 2023
Hartanto, M. Afghan Ababil, “Party Wing” Organizations as Potential Political Party Lawbreakers, PENA JUSTISIA: Media Komunikasi Dan Kajian Hukum, Vol.22, No.2, 2023.
Hartanto, Karakteristik Penipuan Sebagai Kejahatan Siber Tertinggi Di Indonesia, Diktum: Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 10 No. 2 | Nov. 2022
htlegalconsult.com, Pengancaman Secara Online, Mungkinkah Dipidana?, sumber: https://htlegalconsult.com/pengancaman-secara-online-mungkinkah-di-pidana/ diakses pada 16 januari 2023
Legal Content – Pengancaman, https://bullyid.org/educational-resources/pengancaman/, diakses 1 Februari 2023
lsc.bphn.go.id, Konsultasi Hukum, https://lsc.bphn.go.id/konsultasiView?id=1237, diakses pada 16 januari 2023
Menkominfo, Pasal 27 Ayat 3 UU ITE Tidak Mungkin Dihapuskan, https://www.kominfo.go.id/index.php/content/detail/4419/Menkominfo%3A+Pasal+27+Ayat+3+UU+ITE+Tidak+Mungkin+Dihapuskan/0/berita_satker#:~:text=Menkominfo%3A%20Pasal%2027%20Ayat%203%20UU%20ITE%20Tidak%20Mungkin%20Dihapuskan&text=Terlebih%20lagi%20jika%20diterapkan%20oleh,orang%2Dorang%20demi%20membungkam%20kritik, diakses 24 Desember 2022
MKRI.com, Anggap Profesi Terintimidasi, Tujuh Advokat Uji UU ITE, https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=16444&menu=2, diakses pada tanggal 26 Desember 2022
Moh. K. Alweni, Kajian Tindak Pidana Pemerasan Berdasar Pasal 368 Kuhp, Lex Crimen Vol. VIII, No. 3, 2019
Otong Syuhada, Karakteristik Negara Hukum Pancasila Yang Membahagiakan Rakyatnya, Presumption Of Law, Fakultas Hukum Universitas Majalengka, Vol. 3 No. 1 April 2021
Ratna, R., S.Br. Sembiring, H. Siallagan, R. Nababan, Pemidanaan Pelaku Ancaman Kekerasan Dengan Cara Menakut-Nakuti Melalui Media Sosial (Studi Putusan No.1210/Pid.Sus/2018/Pn.Mdn), PATIK, Vol. 9, No.3, 2020
Riki Perdana R. Waruwu, Aspek Hukum Pencemaran Nama Baik Melalui Facebook, https://badilum.mahkamahagung.go.id/artikel-huku m/2452-aspek-hukum-pencemaran-nama-baik-mela lui-facebook.html, diakses 3 Januari 2023
Saepul Rochman, dkk, Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial: Perbandingan Hukum Pidana Positif dan Islam, Diktum Jurnal Syariah dan Hukum, Vol 19 Nomor 1 Juli 2021
Safenet.or.id/wp-content/uploads/2019/06/lapor an-tahunan-SAFEnet-2018.pdf, diakses pada 16 Januari 2023
Soraya, Bintang A., Dika A. Permatasari, N.Yukamujrisa, Peran Hukum Dalam Menghadapi Perubahan Sosial Dan Kejahatan Dunia Maya, Jolsic, Vol.1, No.1, 2013
The Law Dictionary, Featuring Black’s Law Dictionary, 2nd Ed. https://thelawdictionary.org/defamation/, diakses 3 Februari 2023
Unicef Indonesia, Cyberbullying: Apa itu dan bagaimana menghentikannya, https://www.unicef.org/indonesia/id/child-protection/apa-itu-cyberbullying, diakses 2 Januari 2023
Widodo, Politik Hukum Perubahan Ancaman Pidana Terhadap Pelaku Penghinaan dan/atau Pencemaran Nama Baik Yang Menggunakan Informasi Elektronik dan/atau dokumen Elektronik, Jurnal Maksigama, Vol 12 Nomor1 periode Mei 2018
Zuraidah, Pidana Kerja Sosial Sebagai Pembaharuan Hukum Pidana Perkara Tindak Pidana KorupsI, Presumption Of Law, FH. Univ. Majalengka, Vol. 4 No. 1 April 2022
Published
How to Cite
Issue
Section
License
Copyright (c) 2024 Journal Presumption of Law
![Creative Commons License](http://i.creativecommons.org/l/by-sa/4.0/88x31.png)
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.