PENGUKURAN PEMERINGKATAN TATA KELOLA E-GOVERMENT ANALISIS DENGAN METODE PEGI DI KECAMATAN KERTAJATI KABUPATEN MAJALENGKA
Abstract Views : 530 / Downloads Count: 867DOI:
https://doi.org/10.31949/infotech.v8i1.1609Keywords:
Pemeringkatan, e-goverment, PeGI, TIKAbstract
Pemeringkatan e-Government Indonesia (PeGI) merupakan kegiatan yang diadakan oleh Direktorat e-Government, Direktorat Jenderal Aplikasi dan Telematika, Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kementerian KOMINFO) yang melibatkan instansi-instansi Pemerintah di seluruh wilayah Indonesia. Kegiatan PeGi ini merupakan kegiatan yang diadakan dalam rangka melihat peta kondisi pemanfaatan Teknologi Informasi dam Komunikasi (TIK) oleh lembaga pemerintah secara nasional. Departemen Komunikasi dan Informatika (DEPKOMINFO) melalui Direktorat e-Government, Direktorat Jenderal Aplikasi Telematika telah melaksanakan kegiatan Pemeringkatan e-Government Indonesia (PeGI) pada pertama kalinya di tahun 2007. PeGi diharapkan dapat meningkatkan pengembangan dan pemanfaatan TIK di lembaga Pemerintah di seluruh wilayah Indonesia.
Penelitian ini bertujuan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat terkait administrasi dan Agar pengolahan data, pengelolaan informasi, sistem manajemen dan proses kerja secara elektronis. Penelitian ini dimulai dengan uji instrument validitas dan reabiliti terhadap 30 responeden yang dilakukan di lokasi yang berbeda dengan lokasi penelitian. hasil uji validitas pada semua dimensi, diperoleh nilai r hitung (Corrected Item-Total Correlation) > r tabel pada n=30 (0,362), maka seluruh item pertanyaan semua dimensi diyatakan valid (r hitung > r tabel). Pengukuran dengan pendekatan kuantitatif analisis faktor diperoleh bahwa untuk setiap dimensi PeGI yakni pada atribut kebijakan, kelembagaan, infrastruktur, aplikasi, dan perencanaan mempunyai variabel (atribut) yang valid dan reliabel berdasarkan nilai r hitung yang tinggi dan koefisien reliabilitas Cronbach Alpha
Downloads
References
Definition/Domain Framework and Status around the World, Computer Society of India.
Direktorat e-Government. (2011). Pemeringkatan e-Government Indonesia (PeGI) Tingkat Provinsi Tahun 2011, Dirjen Aptika Kemenkominfo.
Giri, C Narayan. (2004). Multivariate Statistical Analysis Second Edition, Revised and Expanded. New York: Marcell Dekker Inc.
Inpres No. 3 Tahun 2003. (2003). Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan e-Government Indonesia.
Jurnal Buana Informatika, Vol. 6, No.4, 2015, Evaluasi Implementasi eGovernment Pada Situs Web Pemerintah Kota Surabaya, Medan, Banjarmasin, Makassar dan Jayapura.
Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum, Vol 10, NO. 3, ANALISIS E-GOVERNMENT TERHADAP PELAYANAN PUBLIK DI KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM (Analysis Of E-Government To Public Services In The Ministry Of Law And Human Rights).
Jurnal SISFO : Inspirasi Profesional Sistem Informasi, Vol. 5, Tahun 2015, Jurnal SISFO : Inspirasi Profesional Sistem Informasi.
Kemkominfo. (2008). Pemeringkatan e-government.
Nag Yeon Lie. (2010). “Penerapan e-government”, Seri Modul 3, Asian and Pacific Training Centre for Information and Communication Technology for Development.
Pacific Council International Policy. (2002).Working Group on e-government in the Developing World, Roadmap for e-government in the Developing World 10 Questions e-government Leaders Should Ask Themselves
Palvia Jain, Shailendra and Sharma S. Sushil. (2007). e-Government and e-Governmenternance :
Scientific Jounal of Informatic, Vol 2 No. 1 tahun 2015, Model Delone and Mclean Untuk Mengukur Kesuksesan E-Government Kota Pekalongan.
Seminar Nasional Sistem Informasi Indonesia (SESINDO), 2013, Metode Pemeringkatan e-Government Indonesia (PeGI) untuk Audit Tata Kelola Teknologi Informasi.
United Nations. (2012). United Nations e-Government Survey 2012 e-Government for The People.
Worldbank. (2011). Definition of e-government.
Yusuf, Suwidhi, 2008, Pemeringkatan E-Government Indonesia, Tesis MTI UI