Dimensi Hukum Dalam Pengawasan Pengadaan Logistik Pemilu Di Desa Sanur Kauh

Abstract

Pemilihan Umum (Pemilu) merupakan pondasi dalam menjalankan kedaulatan rakyat dan tatanan awal dalam negara yang menganut sistem demokrasi. “You can have election without demoracy, but you can not have democray without election” (Surbakti, 2016). Kalimat tersebut menunjukkan betapa pentingnya pemilu bagi negara yang menganut sistem demokrasi. Dalam meyukseskan penyelenggaraan pemilu dibutuhkan logistik pemilu. Logistik pemilu sangat diperlukan agar proses penyelenggaraan pemilu pada saat pemungutan suara bisa berjalan dengan baik. Adapun permasalahan umum yang sering terjadi terkait dengan logistik pemilu yaitu kerusakan, keterlambatan, kekurangan, kecurangan pada logistik pemilu yang artinya diperlukan pengawasan yang ketat agar tidak terjadi permasalahan. Berdasarkan permasalahan tersebut adapun rumusan maslah yang diangkat adalah Bagaimana pengawasan logistik pemilu dan pendristibusi logistik pemilu di desa sanur kauh apakah sudah tepat waktu, tepat sasaran, tepat jumlahnya ?Salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah dengan bekerjasama dengan pihak aparat kepolisian dan pengawasan yang dilakukan banwaslu serta tim pengabdian masyarakat yang bekerjasama dengan KPU yang ditempatkan di Desa Sanur Kauh dalam membantu proses penyelenggaraan pemilu untuk meningkatkan perlindungan dan pengawasan terhadap logistik pemilu, tepat waktu dan juga tidak terjadi kecurangan. Sehingga mewujudkan Pemilu demokratis dan berintegritas.